Politik Luar Negeri

PERANAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

 

A. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif

Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai.

Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang berideologi komunis. Negara-negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. Walaupun demikian, muncul pula negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Mereka bersifat netral, seperti yang dilakukan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif.

Jelas sekali bahwa politik luar negri bebas aktif yang dijalankan Indonesia dapat bermakna sebagai usaha untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dan internasional.Dengan demikian, kebijakan politik luar negri Indonesia bersifat fleksibel. Artinya, tidak kaku dalam menjalin hubungan dengan negara lain, tetapi tidak mau negara lain mencampuri urusan negri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negri Indonesia dilakukan melalui proses diplomasi oleh para diplomat Indonesia, baik yang berada di berbagai perwakilan luar negeri maupun dalam negeri. Para petugas hubungan luar negeri atau dilpomat dalam dalam sebuah dinas dilpomatik berada di bawah Departemen Luar Negeri yang diberikan wewenang oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri.

Tujuan melaksanakan hubungan luar negeri adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Dasr pelaksanaan hubungan luar negeri adalah sikap saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa untuk keutuhan NKRI.

Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Indonesia memiliki beberapa prinsip, yaitu: memelihara, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menjalankan hubungan atau kerja sama antara bangsa di dunia.

Adapun faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri mencakup hal-hal berikut :

a.    Letak geografis Indonesia

     Indonesia memiliki letak geografis yang strategis yaitu di posisi silang antara negara-negara di dunia. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.

b.    Sejarah perjuangan

     Selama kurang lebih 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa lain, dan terus berjuang agar tidak kembali dijajah dalam bentuk apapun.

c.    Penduduk

     Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak sehingga dapat menjadi modal atau kekuatan bagi pembangunan bangsa apabila dipimpin dan dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknaya, apabila jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungannaya dengan politil luar negeri.

d.   Kekayaan alam

     Tanah air Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apabila bangsa Indonesia tersebut dapat memanfaatkan kekayaan tersebut secara efektif dan optimal, bangasa Indonesia dapat memainkan peranan yang besar dalan menanggulangani krisis pangan duania.

e.    Militer

     Apabila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar.

f.     Situasi internasional

     Berbagai pertikaian antar negara ndan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya konflik yang bersifat internasional.

g.    Diplomasi

     Para diplomat harus dapat menjalankan tugas secara efektif sesuia dengan tugas, kewajiban, dan fungsional.

h.    Pemerintahan yang bersih

     Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolisi, dan nepotisme.

i.      Kepentingan nasional

     Kepentingan nasional lebih berorientasi pada pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu, pelaksaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa.

B.  Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

1.    Landasan idiil pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

2.    Landasan konstitusional atau struktur UUD 1945

     Landasan konstitusional atau landasan hukum terlaksananya politil luar negeri Indonesia tercantum dalan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea yang keempat. Dalam pembukaan UUD 1945 jelas terlihat bahwa arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional menitikberatkan pada solidaritas antar negera berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatakan kemandirian bangsa dan kerja sama untuk kesehjateraan rakyat.Selain itu, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamainan abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat UUD 1945 yang harus diperjuangkan secara terus-menerus.

3.    Landasan operasional

     Landasn operasional politik luar negeri :

·      Ketetapan MPR tentang GBHN

·      Kebijakan Presiden yaitu Kepres

·      Kebijakan Menteri Luar negeri

C.  Peranan Departemen Luar Negeri

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Luar Negeri dibantu oleh badan-badan di bawahnya yang berada di luar negeri di negara-negara penerima atau pada organisasi-organisasi internaional, sepertiPerserikatan Bangsa-Bangsa. Perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, antara lain sebagai berikut.

a. Perwakilan Diplomatik

Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain ditandai dengan dilakukannya pertukaran perwakilan diplomatik. Bagamana pertukaran perwakilan diplomatik itu? Pertukaran perwakilan diplomatik, yaitu pertukaran perwakilan diplomatik
antarnegara yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat perwakilan diplomatik disebut diplomat. Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri merupakan perwakilan pemerintah Indonesia yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Seorang diplomat memiliki kekebalan diplomatik. Seperti berikut ini :

·      Kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima

Kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. Contoh seorang pejabat Diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penilangan atau menahan SIM, kendaraan, atau menahan orangnya.

·      Berhak Mendapat Perlindungan

Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat perlindungan dari gangguan.

·      Memiliki wewenang untuk menolak bersakasi di pengadilan

Pejabat diplomatik mempunyai hak untuk menolak bersakai di pengadilan, meskipun tidak mutlak. Dalam hal tertentu, ia dapat menjadi saksi demi menjaga hubungan baik kedua negara.

·      Rumah tinggal dan gedung kedutan bebas dari penggeledahan

Seorang duta besar bertempat tinggal di gedung kedutan tempat melaksanakan tugasnya.

·      Kekebalan surat menyurat diplomatik

Kekebalan ini diberikan untuk melindungi segala dokumen atau arsip yang dimiliki dan untuk menjaga kerahasiaan surat-menyurat yang dikirim ataupun yang diterima. Kekebalan ini termasuk tas yang dibawa bepergian, baik melalui darat, laut, maupun udara.
Seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistimewaan diplomatik, seperti berikut ini.

Ø  Bebas dari kewajiban membayar pajak, misalnya pajak kendaraanbermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

Ø  Bebas dari kewajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadap barang-barang yang masuk atau yang keluar untuk kepentingan dinas pejabat dilpomatik.

Perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional.                                                                                                                                                                                                                  
Kedutaan Besar Republik Indonesia dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar diangkat oleh presiden. Duta besar Indonesia ditempatkan pada negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia.
Perutusan tetap Republik Indonesia kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Contohnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain duta besar dan perutusan tetap juga dikenal adanya kuasa usaha sementara yang merupakan Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri. Mereka menjadi perwakilan diplomatik untuk sementara
waktu karena mewakili duta besar yang tidak di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan melaksanakan tugasnya.

b.Perwakilan konsuler

Tugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok perwakilan diplomatik. Perwakilan konsuler merupakan wakil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim.

1)   Konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal.

2)   Konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul.

D.  Tujuan Kebijakan Politik Luar Negeri

Politik luar negeri bertujuan sebagai berikut :

1.      Membentuk negara kesatuan yang demokratis

2.      Membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia

3.      Membentuk satu dunia baru yang bersih dari penjajahan dalam segala bentuk untuk menuju kepada perdamaian dunia

4.      Membina persaudaraan dan menjalin kerja sam antar bangsa dalam upaya kemakmuran dan kesehjateraan bersama.

E. Peranan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Era Globalisasi 

Saat ini kita berada pada era globalisasi, dimana batas-batas negara sudah menjadi kabur. Dengan demikian kita sudah menjadi negara dunia karena kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan warga negara lainnya di belahan bumi manapun.

Sebagai warga dunia di era globalisasi  ini, Indonesia mau tidak mau ikut terlibat dalam segala aktivitas internasional. Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan

Peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ini diwujudkan dalam beberapa program, antara lain berikut ini.

1.    Program pemantapan diplomasi Indonesia

Pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk memantapkan politik luar negeri Indonesia yang telah menghasilkan beberapa kerja sama di berbagai bidang.

a.    Melakukan perundingan tentang batas negara dengan negara tetangga, antara lain sebagai berikut.

1)   Perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan Timor leste

2)   Perundingan batas maritim dengan Malaysia

3)   Perundingan batas laut dengan Singapura

b.    Melakukan kerja sama mengenai penanganan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan Malaysia dan Jordania

2.    Program perdamaina dunia

Sebagai negara yang ikut serta aktif dalam proses perdamaian dunia, Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan dalam upaya perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2006, Indonesia telah memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2009.

Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional, seperti masalah Israel-Palestin, masalah narkotika dan sebagainya, yang juga erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional.

Selain itu, Indonesia melakuakn kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperi terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia.

3.    Program ekonomi

Indonesia telah mengadakan kerja sam ekonomi, baik secar bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesehjateraan bersama.

a.         Penggalangan usaha Indonesia untuk promosi terpadu di berbagai negara amerika dan Eropa.

b.        Peningkatan perdagangan internasional

4.    Program budaya

Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan nasional Indonesia, hasil-hasil pembangunan dan daerah-daerah tujuan wisata, pemerintah Indonesia memfasilitasi berbagai kegiatan budaya antara lain:

a.         Pagelaran budaya Indonesia Magiliticum Quantum

b.        Pengiriman duta belia keberbagai negara.

c.         Program maganng bagi petani Fiji yang ingin belajar lebih khusus tentang pertanian di Indonesia.

d.        Pemberian beasiswa kebudayaan dan seni bagi masyarakat dalam lingkup South West Pasifiv Dialogue.

F.   Contoh Pelaksanaan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diwujudkan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Selain itu bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia tyang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dimaksudakan untuk meningkatakan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melaluai berbagai macam forum sesuia dengan kepentingan dan kemampuan bangsa Indonesia.

Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut.

1.    Indonesia ikut aktif dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. KAA dihadiri oleh 29 negara di kawasan Asia-Afrika

KAA menghasilkan 10 prinsip dasar yang dikenal dengan Dasasila bandung, Yaiti sebagai berikut.

a.    Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan –tujuan dan sas-asa yang termuat dalam piagam PBB

b.    Menghormati kedaulatan dan integrutas semua bangsa

c.    Mengakui persamaan semua susku bangsa dan persamaan semua bangsa

d.   Tidak melakukan intervensi

e.    Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian

f.     Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan bersama untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain

g.    Tidak melakuakn ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan suatu negara

h.    Menyelesaikan segala perselisihan internasioanl dengan jalan damai, seperti perindingan, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun lain-lain secara damai menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.

i.      Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama

j.      Menghormati hukum dan kewajiban internasional

2.    Keaktifan Indonesia sebagi salah satu atau pendiri Gerakan Nom-Blok tahun 1961, yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni-Soviet.

3.    Memprakasai berdirinya ASEAN

Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia memiliki peranan khusus di ASEAN, begitu juga di negara anggota lainnya. Bagi Indonesia, ASEAN merupakan organisasi regional yang mampu menjamin keamanan nasional sehingga dapat meningkatkan ketahan nasional. Selain itu, memperlancar proses pembangunan nasional dengan berbagai kegiatan ASEAN. ASEAN dipandand dapat menciptakan stabilitas di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan semangat perdamaian, saling pengertian, dan saling membantu.

4.      Ikut serta membentu penyelesaian konflik berbagai negara dengan mengirimkan perdamaian PBB.

Pasukan Indonesia yang dikirimkan untuk meredakan internasional antara lain sebagai berikut.

a.       Pasuakn Garuda 1 tahun 1956 yang dikirimkan ke Mesir dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa terusan Suez

b.      Pasukan Garuda II tahun 1960-1961 dikirim ke Zaire

c.       Pasukan Garuda III tahun 1963-1964 dikirim ke Zaire menggantikan Garuda II

d.      Pasukan Garuda IV tahun 1973 dikirim ke Vietnam

e.       Pasukan Garuda V menggantikan pasukan Garuda IV

f.       Pasukan Garuda VI tahun 1973 dikirim ke Timur Tengah untuk mengawasi gencatan senjata antara Mesir dan Israel

g.      Pasukan Garuda VII ke Vietnam menggantikan pasukan Garuda V

h.      Pasukan Garuda VIII menggantikan Pasukan Garuda VI ke Timur Tengah

i.        Pasukan Garuda XI, berugas dalam Perang  Teluk Persia (1979-1989)

j.        Pasukan Garuda X, ditugaskan di Namibia

k.      Pasuakan Garuda XI, tahun 1991, ditugaskan ke perbatasan Irak-Kuait

l.        Pasukan Garuda XII, tahun 1992 dikirim ke Kamboja

m.    Pasukan Garuda XIII, dikirim ke Somalia

n.      Pasukan Garuda XIV dikirim ke Bosnia

o.      Pasukan Garuda XV tahun 1994 ke Filipina membantu penyelesaian masalah Moro

p.      Pasukan Garuda XVI tahun 1995 dikirim ke Mozambik, Afrika Timur

q.      Pasukan Garuda  XVII 1995 dikirim ke Georgia, salah satu bekas daerah di Uni Soviet